Kurang lebih seminggu yang lalu, warga Indonesia, bahkan warga dunia dihebohkan oleh kasus blokade bandara. Bandara Turelelo, Soa, diblokir kurang lebih tiga jam oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat POL PP), atas perintah atasan mereka, Bupati Ngada, Marianus Sae.

Sejenak jika dilihat, perbuatan ini sungguh di luar kewajaran. Bisa membahayakan nyawa banyak orang dengan berbagai alasan dan aturan penerbangan, yang saya secara pribadi tidak terlalu banyak tahu. Saya cuma menyadari, bahwa blokade tersebut memang dilakukan sepihak, tapi sudah ada pemberitahuan. Bupati sudah mengatakan bahwa besok akan mengirim bawahannya untuk memblokade bandara, otomatis perbuatan ini sudah di ketahui pihak maskapai yang bersangkutan.

Saya tidak mendukung siapa-siapa di sini. Saya hanya mengungkapkan pendapat tentang salah satu maskapai penerbangan milik pemerintah yang satu ini. Ditilik lebih jauh lagi, maskapai merpati kurang mendapat tempat untuk bandara Turelelo, Soa, Ngada. Maksudnya tak banyak penumpang yang memakai jasa maskapai ini dan bahkan ada beberapa kali yang semua kursinya kosong. Untuk itu maka ada kebijakan antara pihak Merpati dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan suatu perjanjian kerja sama yang tidak tertulis.

Pemda menyediakan dana agar maskapai ini selalu bisa memakai bandara Turelelo yang notabene berada di bawah wilayah administratif Kabupaten Ngada. Untuk hal ini, saya rasa sudah ada kesepakan dengan Pemda. Ada beberapa tiket yang disiapkan untuk perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, semendesak apapun itu. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Pihak maskapai bahkan diancam memblokade bandara dulu baru menyampaikan bahwa ada satu tiket tersisa. Salah siapa? Siapa yang salah?

Berhubungan dengan maskapai ini, teman saya beberapa kali mendapatkan hal yang tidak diharapkan. Penerbangannya selalu cancel (waktunya beberapa hari yang lalu. Setelah masalah blokade bandara) Ia membeli tiket kupang-Ruteng, karena rumahnya di Ruteng, tetapi setelah beberapa kali cancel, pihak maskapai menawarkan untuk mengganti dengan penerbangan Kupang-Turelelo. Sangat disayangkan, ia harus menanggung pengeluaran biaya jalan darat yang apabila penerbangan tidak cancel, tidak perlu dilakukan.

Sejauh ini, sudahkah maskapai yang satu ini melakukan tugasnya melayani penumpang dengan baik. Orang boleh menanggapi tentang kelakuan konyol pak bupati, tetapi tahukah mereka bagaimana pelayanan merpati itu? Semoga ada jalan keluar yang baik untuk kenyamanan penerbangan di Nusa Tenggara Timur tercinta.